KRETA NEWS, KARIMUN – Penutupan layanan microsite milik Pertamina berdampak pada distribusi bahan bakar minyak atau BBM ke pulau-pulau di luar Pulau Karimun Besar. Akibatnya distribusi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, ikut terdampak.
Kendala tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Karimun meminta adanya perlakuan khusus dalam penerapan kebijakan penyaluran BBM di wilayah kepulauan, perbatasan, dan pulau terluar.
Bupati Karimun Iskandarsyah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait. Selain itu, hadir para camat dan perwakilan Pertamina untuk membahas kelangsungan pasokan BBM kepada masyarakat.
Pulau Belat Sempat Mengalami Gangguan Pasokan
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Pulau Belat, khususnya Desa Sebele. Pasokan BBM jenis bensin ke wilayah tersebut sempat terhenti hampir satu pekan.
Gangguan distribusi turut memengaruhi aktivitas masyarakat yang bergantung pada BBM untuk transportasi laut dan kegiatan sehari-hari. Kapal pancung yang menjadi salah satu sarana mobilitas warga juga membutuhkan bensin agar dapat beroperasi.
Pasokan BBM ke Pulau Belat dilaporkan kembali normal pada 18 September 2026 setelah pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Namun, Pemkab Karimun tetap meminta penyelesaian jangka panjang. Tujuannya agar gangguan serupa tidak kembali terjadi di Pulau Belat maupun wilayah kepulauan lainnya.
Pemkab Minta Masa Transisi hingga Desember
Iskandarsyah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memberikan kemudahan maupun diskresi. Permintaan ini berkaitan dengan penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024.
Menurutnya, kondisi geografis Karimun berbeda dengan sebagian besar daerah lainnya. Ini karena Karimun terdiri atas wilayah kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan termasuk kawasan terluar Indonesia.
Pemkab Karimun mengusulkan agar mekanisme penyaluran BBM ke pulau-pulau tetap dapat berjalan selama masa transisi hingga akhir Desember 2026.
Masa transisi dinilai diperlukan agar masyarakat tetap memperoleh BBM. Sementara itu, pemerintah dan Pertamina menyiapkan sistem penyaluran yang sesuai dengan ketentuan baru.
“Karimun adalah daerah kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan merupakan wilayah terluar,” kata Iskandarsyah dalam keterangan resmi Pemkab Karimun pada Senin, 21 September 2026.
Warga Harus Menyeberang untuk Membeli BBM
Gangguan distribusi menambah beban masyarakat yang tinggal di luar Pulau Karimun Besar. Tanpa penyalur yang memadai di wilayahnya, warga harus menyeberang menggunakan transportasi laut untuk membeli BBM.
Selain harga bahan bakar, masyarakat harus menanggung biaya perjalanan maupun menyewa kapal menuju Karimun Besar.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan biaya BBM yang diterima masyarakat di pulau dibandingkan warga yang tinggal dekat dengan fasilitas penyaluran.
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan kendaraan. BBM juga diperlukan untuk mengoperasikan kapal nelayan, transportasi antarpulau, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, kelancaran distribusi BBM menjadi bagian penting dari konektivitas dan keberlangsungan aktivitas masyarakat kepulauan.
SPBU BBM Satu Harga Dipercepat
Sebagai solusi permanen, Pemkab Karimun sedang mengawal percepatan pembangunan fasilitas SPBU BBM Satu Harga.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan akses BBM yang lebih dekat kepada masyarakat. Selain itu, fasilitas ini dapat mengurangi perbedaan harga antara Pulau Karimun Besar dan pulau-pulau lainnya.
Dengan tersedianya penyalur resmi, warga tidak lagi harus menyeberang dan mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan BBM.
“Saat ini sedang dibangun SPBU BBM Satu Harga. Tujuannya murni membantu masyarakat kita. Dengan beroperasinya fasilitas ini, tidak ada lagi disparitas harga, dan masyarakat di pulau tidak perlu lagi jauh-jauh menyeberang serta mengeluarkan ongkos ekstra,” ujar Iskandarsyah.
Pemkab Karimun belum menyebutkan lokasi, jadwal penyelesaian, maupun kapasitas fasilitas SPBU BBM Satu Harga tersebut dalam keterangan yang dipublikasikan.
Pertamina Diminta Menjamin Kelancaran Pasokan
Pemerintah daerah juga meminta Pertamina menjaga distribusi BBM, terutama ke kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah kepulauan atau hinterland Karimun.
Dalam keterangan yang dipublikasikan Pemkab Karimun, Pertamina menyatakan fokus utamanya adalah memastikan BBM dapat terdistribusi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan energi.
Pertamina juga disebut mendukung percepatan pembangunan fasilitas BBM Satu Harga dan SPBU reguler. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh wilayah Kabupaten Karimun.
Masyarakat di pulau-pulau diimbau tetap tenang selama pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina mencari mekanisme penyaluran. Mekanisme ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Gangguan yang terjadi memperlihatkan bahwa kebijakan distribusi BBM di wilayah kepulauan membutuhkan penyesuaian dengan kondisi geografis. Ketika akses antardaerah bergantung pada transportasi laut, terhambatnya penyaluran BBM dapat langsung memengaruhi mobilitas dan perekonomian masyarakat.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Karimun, 21 September 2026; Ulasan.co; dan laporan perkembangan pasokan BBM Pulau Belat pada 16–18 September 2026.
