KRETA NEWS, BATAM – Ketimpangan ekonomi antarkabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada 2025. Kondisi tersebut terlihat dari Indeks Williamson Kepri yang naik dari 0,60 pada 2024 menjadi 0,61 pada 2025.
Kenaikan sebesar 0,01 poin itu menunjukkan bahwa hasil pembangunan dan aktivitas ekonomi di Kepri masih belum tersebar secara merata. Batam dan Bintan berada pada posisi teratas dalam capaian Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB per kapita nonmigas, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Data tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik dalam data tahunan 2024–2025 yang dirilis pada 18 September 2026.
Indeks Williamson Kepri Naik Menjadi 0,61
Indeks Williamson digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dengan mempertimbangkan PDRB per kapita dan jumlah penduduk setiap daerah.
Nilai indeks berada pada rentang nol hingga satu. Angka yang semakin mendekati nol menunjukkan kesenjangan antardaerah yang semakin rendah. Sebaliknya, nilai yang bergerak mendekati satu menandakan ketimpangan yang semakin besar.
Indeks Williamson Kepri yang meningkat dari 0,60 menjadi 0,61 memperlihatkan bahwa jarak capaian ekonomi antarkabupaten dan kota sedikit melebar sepanjang periode 2024–2025.
Kenaikan tersebut memang hanya sebesar 0,01 poin. Namun, pergerakan ini tetap penting diperhatikan karena menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Perbedaan struktur ekonomi menjadi salah satu konteks penting dalam membaca data tersebut. Batam memiliki basis industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan investasi yang kuat. Sementara itu, kabupaten lain memiliki struktur ekonomi, jumlah penduduk, infrastruktur, serta akses pasar yang berbeda.
Batam Catat PDRB Per Kapita Nonmigas Tertinggi
Rata-rata PDRB per kapita nonmigas Kepulauan Riau pada 2025 tercatat sebesar Rp113,69 juta.
Batam menempati posisi tertinggi dengan PDRB per kapita nonmigas mencapai Rp195,56 juta. Angka tersebut sekitar Rp81,87 juta lebih tinggi daripada rata-rata provinsi.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bintan dengan PDRB per kapita nonmigas sebesar Rp193,68 juta. Selisih antara Batam dan Bintan hanya sekitar Rp1,88 juta.
Sementara itu, Kabupaten Lingga mencatat PDRB per kapita nonmigas terendah, yakni Rp54,43 juta. Nilainya kurang dari separuh rata-rata Kepri dan terpaut sekitar Rp141,13 juta dari Batam.
Perbedaan tersebut memperlihatkan lebarnya jarak kapasitas ekonomi antardaerah di Kepulauan Riau setelah pengaruh sektor minyak dan gas dikeluarkan dari penghitungan.
PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB suatu wilayah yang dibagi dengan jumlah penduduknya. Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai besarnya nilai ekonomi rata-rata per penduduk, tetapi tidak dapat langsung diartikan sebagai pendapatan yang diterima setiap orang.
Batam dan Bintan Berada di Atas Rata-rata
Apabila capaian PDRB per kapita nonmigas dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, Batam dan Bintan berada dalam kelompok daerah dengan capaian relatif kuat.
Batam mencatat pertumbuhan sebesar 6,76 persen, sedangkan Bintan tumbuh 6,43 persen. Keduanya juga memiliki PDRB per kapita nonmigas yang jauh berada di atas rata-rata Kepri.
Kota Tanjungpinang turut tercatat memiliki PDRB per kapita nonmigas di atas rata-rata provinsi. Namun, pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah rata-rata Kepri.
Kondisi berbeda terlihat di Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Keempat daerah tersebut berada di bawah rata-rata provinsi, baik dari sisi PDRB per kapita nonmigas maupun pertumbuhan ekonomi.
Natuna mencatat pertumbuhan terendah sebesar minus 1,61 persen. Angka negatif menandakan terjadinya kontraksi dibandingkan periode sebelumnya.
Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat PDRB per kapita yang tinggi tidak selalu berjalan bersama laju pertumbuhan yang tinggi. Karena itu, kedua indikator perlu dibaca secara berdampingan untuk melihat posisi dan perkembangan ekonomi setiap wilayah secara lebih menyeluruh.
Pemerataan Ekonomi Kepri Masih Menjadi Tantangan
Keunggulan Batam dan Bintan memperlihatkan kuatnya kegiatan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Namun, jarak yang lebar dengan daerah lain menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan bagi Kepulauan Riau.
Karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan membuat pembangunan memiliki tantangan tersendiri. Konektivitas antarpulau, biaya logistik, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan akses terhadap investasi dapat memengaruhi kemampuan setiap daerah dalam mengembangkan perekonomiannya.
Daerah dengan basis industri dan akses pasar yang kuat cenderung lebih cepat menghasilkan nilai tambah. Sementara itu, wilayah yang bergantung pada sektor primer atau memiliki keterbatasan konektivitas membutuhkan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakter dan potensi lokalnya.
Peningkatan Indeks Williamson tidak berarti kegiatan ekonomi di seluruh wilayah mengalami penurunan. Angka tersebut menunjukkan bahwa perbedaan capaian ekonomi antardaerah masih besar dan pada 2025 sedikit lebih lebar dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Kepri perlu disertai kebijakan yang mendorong persebaran investasi, penguatan usaha lokal, peningkatan konektivitas, serta pengembangan sektor unggulan di luar pusat pertumbuhan utama.
Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di Batam dan Bintan, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Karimun, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Tanjungpinang.
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, data tahunan 2024–2025 yang dirilis pada 18 September 2026.
